PUBLIK SOROTI PUTUSAN DKPP TERKAIT PELANGGARAN ETIK BERAT KPU RI KARENA MENERIMA PENDAFTARAN GIBRAN RAKABUMING RAKA

  


Jakarta, 3 Februari 2024. Persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh Komisioner KPU Republik Indonesia akan kembali digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pada hari senin 05 Februari 2024 dengan agenda pembacaan Putusan.


Sunandiantoro, S.H., M.H. Selaku salah satu kuasa hukum pengadu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan surat panggilan dari DKPP untuk dapat mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan Putusan pada hari senin 05 Februari 2024 mendatang.


“Iya kami telah mendapatkan relaas dari DKPP untuk hadir dalam agenda pembacaan Putusan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024”


Terkait dengan apakah DKPP akan mengabulkan pengaduannya, Sunan menyampaikan bahwa melihat dari fakta yang terungkap di persidangan beberapa waktu lalu bahkan ahli yang dia hadirkan juga pada akhirnya membuat terang benderang perkara, membuat Sunan sangat optimis bahwa pengaduannya akan dikabulkan oleh majelis hakim DKPP.


“Kami sangat yakin majelis DKPP akan berani menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada seluruh Komisioner KPU RI, karena fakta faktanya sudah jelas dan terang benderang bahwa KPU telah melakukan pelanggaran Kode Etik dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Meskipun kami juga meyakini bahwa akan banyak intervensi yang dialami oleh majelis DKPP, tapi kami tetap optimis bahwa beliau adalah Negarawan yang mampu menjaga moral dan etika Penyelenggara Pemilu”.


Selanjutnya Sunan juga menyampaikan bahwa publik sedang melakukan pengawasan dan memberi dukungan moral kepada majelis DKPP agar berani untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan seluruh komisioner KPU RI terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan memberhentikan seluruh komisioner KPU dari Jabatannya.


“Kita ketahui bersama bahwa seluruh elemen masyarakat juga terlibat mengawasi dan memberi dukungan moril kepada Yang Mulia DKPP agar berani menegakkan Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berani melawan seluruh intervensi yang ada pada dirinya, sehingga Komisioner KPU diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik penyelenggara Pemilu” Imbuhnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FAST AWARD diberikan kepada DR Soesilo Aribowo,SH.MH Pengacara Tipikor Nomor Satu di Indonesia

Gambar
      Jakarta - Ketua Umum Forum Advokat Spesialis  Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma, S.H.,M.M kepada awak media mengatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh  KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Tapi juga oleh  Advokat. Advokat mempunyai peran penting dalam pemberantasan Korupsi, karena mereka bukan sekedar membela tersangka atau terdakwa  tetapi juga ikut menyelamatkan Materi yang diduga dilakukan oleh terdakwa, "Kata Tito Usai Memberikan Penghargaan kepada  Kantor Pengacara Kasus Korupsi di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Menurutnya penghargaan ini ditujukan kepada Advokat yang berhasil menangani Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor. Kami memberikan FAST Award kepada Advokat yang banyak  berhasil membuktikan tersangka Tindak Pidana Korupsi tidak bersalah di persidangan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya. Tito Hananta menjelaskan kali ini FAST AWARD diberikan kepada DR Soesilo Aribowo,SH.MH Pengacara Tipikor Nomor Satu di Indonesia dan Wan Subantriarti,SH.MH
Baca selengkapnya

Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H, Kuasa Hukum Penggugat Harap Sidang Kedepan bisa lanjut ke Tahap Mediasi.

Gambar
   Keterangan Foto: Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Minggu depan bisa lanjut ke Tahap Mediasi. Jakarta. -  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Menggelar Sidang Perdana perkara nomor 607/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst atas gugatan Dugaan Penggelapan dana Perhimpunan Gandhi Seva Loka pada hari  Kamis (17/10/2024). Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryuning Respanti didampingi 2 Hakim Anggota Budi Prayitno dan Joko Dwi Atmoko.Gugatan  dilayangkan oleh Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka setelah melayangkan surat somasi kepada 2 bendahara yang diduga telah melakukan penggelapan. Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa hukum Penggugat Kepada. Awak. media  mengatakan bahwa,   pada hari ini merupakan sidang perdana yang dihadiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 melalui Kuasa hukum yang sama. Namun kami pun awalnya tidak mengetahui jika Tergugat 1, 2 dan 3. Tersebut diwakilkan oleh Kuasa hukumnya, karena tadi Kuasa hukum mereka baru terdaftar di PTSP h
Baca selengkapnya

Mayjen TNI (purn) H. Syamsul Djalal,SH,MH dan KETUA UMUM Pengurus Besar Santri dan Ulama Indonesia DR.H. Tubagus Bahrudin,SE,MM, Dua Tokoh Besar Mendukung Sultan Sayid Fuad Untuk JAMBI SATU

Gambar
    Jakarta - Calon Gubenur Jambi, Sultan Sayid Fuad bersilaturahmi dengan Dua Tokoh Besar Masyarakat Mayjen TNI (Purn) Syamsul Jalal,S.H.,M.H  dan Dr Haji Tubagus Bahrudin,SE.,MM dirumah kediaman Sultan Sayid Fuad di Jambi,kemarin. Kedatangan Dua  Tokoh Besar masyarakat ini  disambut hangat oleh Sultan Sayid Fuad dengan  menyatakan mantap mendukung Sultan Sayid Fuad untuk Gubernur Jambi dalam Pilkada serentak dalam bulan November 2024. Sultan  Sayid Fuad calon Gubernur Jambi Muda dan energik yang memulai karirnya dari bawah diyakini mampu membawa kemajuan Bumi Sepucuk Jambi sembilan lurah. ” Kini kami dak minta apo apo,kini kami berjuang dulu .Kalua  la jadi besok baru minta." Ujarnya. Insya Allah sepenuhnya kami mendukung Sultan Sayid Fuad,ungkap Dr Tubagus Bahrudin,SE.,MM. Menurutnya, " Beliau orangnya masih muda ,energik paham birokrasi dan kami nyak beliau bisa membawa kemajuan untuk Jambi ini. makonya Insya Allah sepenuh hati mendukung Sultan Sayid Fuad untuk Jambi satu
Baca selengkapnya