KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

     Semarang -- Tahapan pemungutan suara Pemilu 2024, telah selesai dilaksanakan dan sebentar lagi kaum muslim akan memasuki bulan suci Ramadhan.  Ketua Dewan Pembina Honorer K2 Indonesia,Dr.H. Tubagus Bahrudin, S.E.,M.M memberikan pesan pada seluruh koordinator wilayah Provinsi selalu menjaga silaturahmi dan menjaga kekompakan jelang  bulan suci ramadhan. "Saya menghimbau pada seluruh rekan rekan baik dari kabupaten dan kota khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat terus semangat dan jaga kekompakan. Apalagi kita Menyambut  Bulan suci Ramadhan tahun 2024  terus jaga silaturahmi," ujar Tubagus saat ditemui awak media di salah satu Restoran di Kota Semarang,   Rabu (28/02). Terlebih pasca pemilu 2024 diharapkan mengkondisikan agar bulan Ramadhan tetap tenang dan sarat dengan nilai-nilai spiritual dan kedamaian. " Kami juga selalu mensupport pemerintah yang Intinya kita selalu mendukung. Karena pada dasarnya kita  juga tidak mendoktrin salah satu pasangan pada sel

      Jakarta - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Rabu (28/2/2024).  Rapat Koordinasi yang digelar Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT tersebut mengusung tema "Akselerasi Pencapaian RPJMN 2020-2024 Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan Menuju Desa Mandiri yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Foto: Wening/Kemendes PDTT . .

    -------------------- Dalam suasana haru dan mendalam, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, menghadirkan sebuah babak baru dalam kisah kepemimpinannya yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keputusan bijak. Konferensi pers yang diselenggarakan di Toko Oen Semarang pada Jumat (23/2/2024) menjadi saksi bisu ketika Mbak Ita mengumumkan keputusan penuh makna untuk tidak mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota yang akan dilaksanakan pada November tahun ini. "Izinkan saya fokus ke keluarga. Secara pribadi, saya ingin fokus ke keluarga, Kata Mba Ita Sebuah langkah yang menyentuh hati banyak pihak khususnya bagi masyarakat kota semarang, terutama mengingat *Mba Ita Memiliki Banyak Prestasi Yang Sangat Gemilang* dan dukungan yang selalu menyertai perjalanan Mbak Ita dalam dunia politik.   Mba Ita Sapaan Akrabnya yang rendah hati ini telah mengilhami masyarakat kota semarang namun buat semua melalui dedikasi tanpa pamrihnya tak kenal waktu, aksi

 #pntipikor #pnpusat#advokat #renoiskandarsyah#majalahceo #ceoindonesia #ceotv  Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Menggelar sidang pemeriksaan saksi saksi yang dihadirkan Jaksa KPK terkait dugaan Korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua Keterangan Foto: Kuasa Hukum Arif Yahya, Advokat Reno Iskandarsyah, S.H.,M.H.  Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Mimika 2015-2020, Totok Suharto telah merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Menurut Jaksa KPK, tindakan ini dilakukan bersama dengan Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015, Marthen Sawy. Selain itu, perbuat

  Jakarta - Mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Tri Yudianto merasa diperas oknum penegak hukum yang mengatasnamakan KPK. Dadan menjelaskan ia dimintai uang mencapai puluhan miliaran rupiah oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pada saat saya masih berstatus sebagai saksi, saya pernah dimintai uang yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu enam juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp90 miliar-red). Pemberian uang tersebut apabila perkaranya tidak baik atau statusnya dinaikkan menjadi tersangka," kata Dadan Tri Yudianto usai membacakan nota pembelaan atau  pledoi, Selasa (20/2/2024).  Dadan berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membacakan pledoinya. Dalam pledoinya itu, ia juga mengatakan merasa dizalimi atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Saya ini seorang pengusaha swasta yang dizalimi. Di saat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha atau bisnis, saya dituduh dan didakwa sebagai pegawai negeri

  Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang baru digelar pada 14 Pebruari 2024 lalu tidak terlepas dari sorotan publik yang ingin memastikan Pemilu tersebut berjalan dengan jujur dan adil. Menyikapi pelaksanaan Pemilu, Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI (Kongres Advokat Indonesia) memberikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah melalui lembaga Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. "Kami dari Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI (Kongres Advokat Indonesia) memberikan Rekomendasi yang dibagi dalam dua bagian, baik secara prioritas maupun umum," ujar Ketua Nasional  Perkumpulan Pemantauan Pemilu 2024, Erman Umar, SH usai melakukan kunjungan ke Bawaslu, Rabu (21/2/2024). Secara prioritas, kata Erman, ada tiga hal yang menjadi temuan kami yaitu adanya dugaan korupsi di tempat pemungutan suara (TPS), tinta yang gampang hilang, dan permainan di kertas suara sisa. Terkait dengan dugaan korupsi di TPS, Erman menilai kondisi di TPS yang banyak tidak Layak

  Inovasi Pertanian Perkotaan, Meretas Tantangan Lahan di Kota Semarang Semarang, Walikota Semarang, Dr.Ir.Hj.Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos, mengungkapkan tantangan serius dalam mencapai ketahanan pangan kota. Meski keterbatasan lahan menjadi hambatan, kota berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan melalui langkah-langkah inovatif. Dalam siaran pers, Dr.Hevearita menyampaikan, “Kota Semarang perlu beradaptasi dengan kendala lahan dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Namun, kami memiliki visi kuat untuk meningkatkan produksi pangan lokal dengan dukungan kepada petani dan pengembangan teknologi pertanian.” Dalam upaya mengatasi krisis kebutuhan beras, Walikota menyebutkan, “Kami hanya mampu memenuhi 15% kebutuhan beras kota. Oleh karena itu, fokus kami adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk solusi terintegrasi.” Ketahanan Pangan Berkelanjutan: Kuantitas dan Kualitas Dalam menjawab pertanyaan terkait ketahanan panga

Keterangan foto : SEKJEN LPRI, AMOS CADU HINA. SH.MH. Jakarta -  Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tanggal 14 Februari 2024 tidak siap dan memberikan ruang adanya kecurangan. Kecurangan- kecurangan  yang timbul ditemukan dimana-mana.  Yang paling banyak adalah penggelembungan Suara salah satu Paslon. Hal ini dilihat dari data masuk dari TPS dan sampai di KPU berubah jumlah suara salah satu paslon. Surat Suara sudah tercoblos untuk salah satu pasangan. Masyarakat tidak diperbolehkan mengikuti perhitungan suara. Kotak suara tidak tersegel. Dan yang paling Utama adalah KPU menerima Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Prabowo sebelum merubah Ketentuan yang ada, hal tersebut diungkap SEKJEN LPRI, AMOS CADU HINA. SH.MH. kepada awak media di Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024. Menurut SEKJEN LPRI, AMOS CADU HINA. SH.MH,  Mestinya KPU merubah peraturan KPU baru mendaftarkan Gibran. Kelihatan KPU tidak siap dalam segala segi. Kinerja Bawaslu tidak memberikan sangsi

   Jakarta, Pada hari Kamis 15 Februari 2024 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan Webinar tentang panduan terperinci mengenai Penerapan dan Kiat-Kiat Pengisian SPT PPh Orang Pribadi. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Tienni selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang Penerapan dan terkait Pengisian SPT PPh Orang Pribadi.  Adapun pembicara kunci Ibu Elisabeth Fany selaku Asisstant Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 300 (tiga ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perusahaan, Perorangan, dan lintas atau multi profesi, baik yang diik

   Oleh : Ki Suro Raharjo. Manusia sejak lahir sudah digariskan oleh Allah mau menjadi apa dan kehidupannya seperti apa. Manusia tinggal menjemputnya dengan berbagai ikhtiar dan usaha.  Terkadang manusia lahir dalam kecukupan karena keluarganya tergolong orang berada/kaya, tetapi tak sedikit manusia lahir dalam kondisi memprihatinkan karena lahir dari keluarga miskin. Dalam perjalanan hidup terkadang orang yang terlahir dalam keluarga mampu/berada masa depannya tidak selalu bahagia seperti saat dilahirkan bahkan dimasa hidupnya penuh dengan penderitaan.  Namun sebaliknya orang yang terlahir dalam kondisi penuh kekurangan dan penuh penderitaan karena terlahir dari keluarga miskin yang hidupnya penuh kekurangan, namun dimasa hidupnya  mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya menjadi orang berada/kaya raya.  Jadi sebenarnya ada sebagian takdir Allah yang  bisa diubah melalui ikhtiar, usaha, kerja keras, pantang menyerah, jujur, tanggung jawab, disiplin, komitmen, t

  Jakarta - Putusan DKPP terkait Pelanggaran Etik beberapa waktu lalu rupanya masih belum tuntas, pasalnya, Para Pelapor dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 kembali melaporkan seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan seluruh Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) dikarenakan KPU RI tidak menjalankan Putusan DKPP RI dan BAWASLU RI tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan Putusan DKPP RI.  Menurut Sunandiantoro, salah seorang Kuasa Hukum Pengadu, Dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 yang dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim DKPP RI pada hari Senin, 05 Februari 2024 lalu Seluruh Komisioner KPU RI dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan sanksi teguran keras terakhir untuk ketua KPU RI dan saksi teguran keras untuk seluruh Anggota KPU RI.  Sunandiantoro menambahkan, DKPP di dalam pertimbangannya menya

  Yogyakarta - Kekecewaan terhadap kondisi demokrasi saat ini dituangkan oleh Mahasiswa DPP FISIPOL UGM lintas angkatan dengan menulis surat dan mengirimkannya kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana.  "Izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa. Rasanya baru kemarin kami mendengar ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya," ujar Ketua DPP Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim, saat membacakan surat yang dikirim kepada kedua pejabat negara tersebut, Senin (12/2/2024). Abdul Gaffar menjelaskan, Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Transisi ini ditandai oleh beberapa hal, mulai dari penarikan angkatan bersenjata dari politik, liberalisasi sistem

      Jakarta - Nasabah Jiwasraya tidak ikut dipindahkan ke IFG Life sudah sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Secara beramai-ramai mengirim surat Kepada  OJK  Agar Perintahkan PUJK Jiwasraya  Untuk Menyelesaikan seluruh Kewajibannya  sebelum di Likuidasi  Berikut isi lengkap surat yang dilayangkan nasabah Jiwasraya untuk OJK :   Kepada Yth : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta. Perihal : Penyelesaian Keseluruhan Kewajiban PUJK Jiwasraya Pada Tahun 2024 Dengan hormat,  Setelah berakhirnya program restrukturisasi Jiwasraya pada Desember 2023 dengan menyisakan 0,49% Polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya ke IFG Life dengan klaim mencapai sekitar Rp.187 Milyar (Berita Bisnis.com Rabu, 10 Januari 2024 | 17:20).  Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan meminta agar pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut terkait pemegang polis yang menolak restrukturisasi Polis ke Polis PT. Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

  Jakarta - Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan KPU melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 berpotensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Pemilu dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Penggugat, Sunandiantoro, S.H.,M.H. menyikapi hasil keputusan DKPP dalam acara diskusi publik bertema "Menyoal Langkah Mitigasi KPU Cegah Delegitimasi Hasil Pilpres 2024", Rabu (7/2/2024), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Pelanggaran etik ya pelanggaran hukum, tidak dapat dipisahkan. Jika kita baca Keputusan DKPP terlahir berdasarkan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU pada saat memproses pendaftaran Gibran, putusan tersebut dapat memicu konflik horizontal di masyarakat serta menghilangkan kepercayaan publik" ujar Sunandiantoro. Menurut Sunandiantoro, untuk menghindari hilangnya kepercayaan rakyat Indonesi

   Jakarta - Pasca keputusan DKPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua KPU dan komisioner lainnya dengan memberikan sanksi Peringatan Keras Terakhir, kini giliran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat tantangan untuk berani memutuskan perkara yang sama dengan seadil-adilnya. Sebagaimana diketahui, hari ini Selasa (6/2/2024), kembali digelar Sidang gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti KKN.  KPU digugat Pelapor bernama Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H. karena dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menerima berkas pendaftaran bakal Pasangan Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu, 25 Oktober 2023. "Kami sudah mengingatkan KPU agar mengakui, dan kami siap mundur. Tetapi KPU saat itu tidak mau mengakui, dan ternyata di DKPP terbukti bahwa mere

  Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (5/2/2024), menggelar sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Perkara-perkara yang dibacakan putusannya adalah yaitu perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 (Teradu: Ketua dan Anggota KPU RI), nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 (Teradu: Ketua KPU RI), nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 (Teradu: Ketua dan Anggota KPU RI) dan nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (Teradu: Ketua dan Anggota KPU RI). "Majelis Hakim DKPP sudah membacakan putusan bahwa Komisioner dinyatakan melanggar Kode Etik atas penerimaan Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian terbukti dan jelas bahwa Gibran telah mengakibatkan beberapa Lembaga Tinggi Negara rusak dan orang-orang didalamnya dinyatakan melanggar etik," ujar Sunandiantoro, SH MH, kuasa hukum, salah seorang kuasa hukum pelapor dalam perkara nomor 135. Lebih lanjut Sunandiantoro menjelaskan, berda

   Jakarta, 3 Februari 2024. Persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh Komisioner KPU Republik Indonesia akan kembali digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pada hari senin 05 Februari 2024 dengan agenda pembacaan Putusan. Sunandiantoro, S.H., M.H. Selaku salah satu kuasa hukum pengadu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan surat panggilan dari DKPP untuk dapat mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan Putusan pada hari senin 05 Februari 2024 mendatang. “Iya kami telah mendapatkan relaas dari DKPP untuk hadir dalam agenda pembacaan Putusan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024” Terkait dengan apakah DKPP akan mengabulkan pengaduannya, Sunan menyampaikan bahwa melihat dari fakta yang terungkap di persidangan beberapa waktu lalu bahkan ahli yang dia hadirkan juga pada akhirnya membuat terang benderang perkara, membuat Sunan sangat optimis bahwa pengaduannya akan dikabulkan oleh majelis hakim DKPP. “Kami sangat yakin maje

   Jakarta, Kamis 1 Februari 2024 - Pilpres 2024 tinggal menghitung hari, sehingga para paslon, tim sukses dan para relawan terus bergerak untuk memenangkan hati rakyat. Salah satu relawan yang terus bergerak tanpa lelah untuk memenangkan salah satu paslon adalah Relawan Sedulur Jokowi.  Relawan Sedulur  Jokowi melakukan berbagai kegiatan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran berupa senam gemoy, jalan sehat, bersih lingkungan , pasar murah dan pengobatan gratis. Tak mau kalah dengan wilayah lain, Sedulur Jokowi matraman, Jakarta Timur, hari ini kamis 1 Februari 2024 menggelar  pengobatan gratis bagi warga  di wilayah kelurahan UKS matraman. Kegiatan pengobatan gratis ini disambut antusias oleh warga setempat.  Menurut Koordinator kegiatan pengobatan gratis ibu Sugiarti, yang juga mantan Ketua RW 12 dan LMK Kelurahan Utan Kayu Selatan sekaligus Koordinator Sedulur Jokowi  wilayah Jakarta Timur mengatakan bahwa, dengan kegiatan pengobatan gratis warga masyarakat sangat terbantu, karena masyar

   Jakarta, Pada hari Kamis 01 Februari 2024 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP mengadakan webinar tentang. Panduan terperinci mengenai Penerapan dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023, dan Peraturan DJP Nomor PER-2/PJ/2024. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam Penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang Penerapan dan terkait  Perhitungan terbaru PPh Pasal 21 yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023, dan dan Peraturan DJP Nomor PER-2/PJ/2024 sebagai peraturan pelaksana dan t

   Sukabumi. - Sedulur Jokowi Kabupaten Sukabumi  Provinsi Jawa Barat hari ini  Kamis,1 Februari 2024 mengelar pasar  murah berupa tebus sembako  murah dari harga sebesar Rp.100.000,- menjadi sebesar Rp.20.000,-. Gerakan ini  juga serentak dilakukan oleh beberapa wilayah Sedulur Jokowi di daerah seluruh Indonesia. Sedulur Jokowi merupakan Relawan  Militan yang  terus melakukan aksi sosial  untuk pemenangan Prabowo-Gibran. Pasar murah yang digelar Sedulur Jokowi Kabupaten Sukabumi   berupa  tebus murah sembako dari harga Rp.100.000,- menjadi Rp.20.000,-  yang berjumlah sebanyak 500 paket sembako.  Kegiatan ini disambut meriah oleh masyarakat setempat, salah satunya ibu Siti yang ikut tebus sembako murah  dari harga Rp.100.000,- menjadi Rp.20.000,-. Kami mewakili warga Sukabumi mengucapkan terimakasih  kepada  Relawan Sedulur Jokowi yang telah mengelar kegiatan ini, kami akan mendukung Bapak Prabowo-Gibran agar bisa menang dalam pemilu 2024, ujarnya.    Tim pemenangan Sedulur Jokowi wila