Diwarnai Aksi Walkout Tim Kuasa Hukum, Gugatan Rekam Jejak Capres Ditolak MK


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang putusan perkara 134/PUU-XXI/2023 uji materiil Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Amar Putusannya, Hakim MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.


Menariknya, sidang putusan diwarnai aksi walkout tim Kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) yang merupakan gabungan dari Mahasiswa Warga Negara Indonesia. Kuasa Hukum PROKLAMASI, Anang Suindro, S.H.,M.H mengatakan, pihaknya sempat meminta izin untuk melakukan interupsi dengan harapan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada putusan.


"Sebelum putusan dibacakan, sebetulnya kami izin melakukan interupsi untuk menyampaikan sesuatu karena berkaitan dengan hasil persidangan maupun pengambilan keputusan. Kami sempat memaksa untuk menyampaikan interupsi tetapi tidak diberi kesempatan oleh Majelis Hakim MK," ujar Anang kepada awak media, Kamis (21/12/2023) di kantor MK Jakarta.


Hakim, kata Anang, menyuruh memilih untuk mengikuti sidang pembacaan putusan atau keluar. Karena ia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang sangat substantif maka ia memilih keluar meninggalkan ruang persidangan.


"Bukannya kami tidak menghormati MK, tetapi kami menganggap bahwa saat ini MK tidak dapat melindungi hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan," tegasnya.


Anang menambahkan, sebenarnya keinginan pemohon sangat sederhana yaitu permohonan penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan rekam jejak Capres-cawapres baik dari sisi kesehatan, Tipikor, maupun karir dan prestasi. Terkait dengan putusan tersebut, Anang juga mengaku pesimis karena terindikasi masih memiliki konflik kepentingan dalam memutuskan perkara tersebut. 


Sementara itu, tim Kuasa Hukum lainnya Edesman Andreti Siregar menilai bahwa aksi walkout yang dilakukan merupakan bentuk edukasi dan penegasan untuk tetap tegak lurus dengan aturan.


"Aksi walkout kami untuk menegaskan bahwa kami hanya tegak lurus dengan aturan baik yang berlaku di MK maupun Indonesia," pungkasnya. (**)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FAST AWARD diberikan kepada DR Soesilo Aribowo,SH.MH Pengacara Tipikor Nomor Satu di Indonesia

Gambar
      Jakarta - Ketua Umum Forum Advokat Spesialis  Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma, S.H.,M.M kepada awak media mengatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh  KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Tapi juga oleh  Advokat. Advokat mempunyai peran penting dalam pemberantasan Korupsi, karena mereka bukan sekedar membela tersangka atau terdakwa  tetapi juga ikut menyelamatkan Materi yang diduga dilakukan oleh terdakwa, "Kata Tito Usai Memberikan Penghargaan kepada  Kantor Pengacara Kasus Korupsi di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Menurutnya penghargaan ini ditujukan kepada Advokat yang berhasil menangani Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor. Kami memberikan FAST Award kepada Advokat yang banyak  berhasil membuktikan tersangka Tindak Pidana Korupsi tidak bersalah di persidangan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya. Tito Hananta menjelaskan kali ini FAST AWARD diberikan kepada DR Soesilo Aribowo,SH.MH Pengacara Tipikor Nomor Satu di In...
Baca selengkapnya

Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H, Kuasa Hukum Penggugat Harap Sidang Kedepan bisa lanjut ke Tahap Mediasi.

Gambar
   Keterangan Foto: Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Minggu depan bisa lanjut ke Tahap Mediasi. Jakarta. -  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Menggelar Sidang Perdana perkara nomor 607/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst atas gugatan Dugaan Penggelapan dana Perhimpunan Gandhi Seva Loka pada hari  Kamis (17/10/2024). Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryuning Respanti didampingi 2 Hakim Anggota Budi Prayitno dan Joko Dwi Atmoko.Gugatan  dilayangkan oleh Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka setelah melayangkan surat somasi kepada 2 bendahara yang diduga telah melakukan penggelapan. Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa hukum Penggugat Kepada. Awak. media  mengatakan bahwa,   pada hari ini merupakan sidang perdana yang dihadiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 melalui Kuasa hukum yang sama. Namun kami pun awalnya tidak mengetahui jika Tergugat 1, 2 dan 3. Tersebut diwakilkan oleh Kuasa hukumnya, k...
Baca selengkapnya

Mayjen TNI (purn) H. Syamsul Djalal,SH,MH dan KETUA UMUM Pengurus Besar Santri dan Ulama Indonesia DR.H. Tubagus Bahrudin,SE,MM, Dua Tokoh Besar Mendukung Sultan Sayid Fuad Untuk JAMBI SATU

Gambar
    Jakarta - Calon Gubenur Jambi, Sultan Sayid Fuad bersilaturahmi dengan Dua Tokoh Besar Masyarakat Mayjen TNI (Purn) Syamsul Jalal,S.H.,M.H  dan Dr Haji Tubagus Bahrudin,SE.,MM dirumah kediaman Sultan Sayid Fuad di Jambi,kemarin. Kedatangan Dua  Tokoh Besar masyarakat ini  disambut hangat oleh Sultan Sayid Fuad dengan  menyatakan mantap mendukung Sultan Sayid Fuad untuk Gubernur Jambi dalam Pilkada serentak dalam bulan November 2024. Sultan  Sayid Fuad calon Gubernur Jambi Muda dan energik yang memulai karirnya dari bawah diyakini mampu membawa kemajuan Bumi Sepucuk Jambi sembilan lurah. ” Kini kami dak minta apo apo,kini kami berjuang dulu .Kalua  la jadi besok baru minta." Ujarnya. Insya Allah sepenuhnya kami mendukung Sultan Sayid Fuad,ungkap Dr Tubagus Bahrudin,SE.,MM. Menurutnya, " Beliau orangnya masih muda ,energik paham birokrasi dan kami nyak beliau bisa membawa kemajuan untuk Jambi ini. makonya Insya Allah sepenuh hati mendukung Sulta...
Baca selengkapnya