KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

  Jakarta, Pada hari Kamis, 11 Juni 2026  PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik "Kupas Tuntas PMK 136 Tahun 2024” Tentang Pengenaan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) sebesar 15% bagi perusahaan multinasional di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi publik dalam merespons perubahan kebijakan fiskal yang terus berkembang. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Fany selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta  Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H.,M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan Lahirnya PMK 136 Tahun 2024 adalah bagian dari langkah strategis Indonesia dalam merespons perkembangan perpajakan global, khususnya terkait penerapan Pajak Minimum G...

RESMI DIDEKLARASIKAN, PASTI HADIR MENJADI WADAH PERSATUAN PENGACARA DAN AKTIVIS SEJATI INDONESIA Jakarta, 11 Juni 2026 - Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah resmi berdiri *PASTI (Pengacara dan Aktivis SejaTI)* sebagai organisasi yang menjadi wadah pemersatu bagi para pengacara dan aktivis dari berbagai latar belakang untuk berhimpun, berkumpul, bersinergi, dan berjuang bersama dalam mewujudkan keadilan, kebenaran, serta pengabdian kepada masyarakat. PASTI didirikan pada hari *Jumat, 10 Oktober 2026* di Jakarta, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan organisasi yang mampu menjembatani kolaborasi antara profesi advokat dan para aktivis sosial, kemasyarakatan, serta pejuang keadilan dalam satu semangat perjuangan yang sama. PASTI lahir dari kesadaran bahwa penegakan hukum dan perjuangan sosial membutuhkan sinergi yang kuat antara para profesional hukum dan para aktivis yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat. Oleh karena itu, PAS...

Keterangan Foto: Kementerian Imipas Disomasi Terkait Dugaan Paspor Ganda Anak di Bawah Umur via Atensi Pejabat Jakarta -- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di sektor keimigrasian diuji. Tim Kuasa Hukum. NU. BOGOR RAYA. LAW FIRM  dan Puspita Sukardi & Partner Law Firm  resmi melayangkan somasi serta surat permohonan pemblokiran dokumen perjalanan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Senin (8/6). Langkah hukum ini ditempuh akibat adanya dugaan penerbitan paspor ganda di luar prosedur kedinasan (Standard Operating Procedure) terhadap anak di bawah umur berinisial GI. Langkah hukum ini ditempuh akibat adanya dugaan penerbitan paspor ganda di luar prosedur kedinasan (Standard Operating Procedure/SOP) terhadap anak di bawah umur yang saat ini diduga berada di luar negeri. Sukardi, S.H., M.H., M.M. Tim Kuasa Hukum LS (pelapor), menegaskan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh oknum institusi imigrasi tersebut diduga kuat m...

Keterangan Foto : NU Bogor Raya Law Firm Sambangi KPK, Serahkan Surat Apresiasi Sekaligus Desak Pengusutan Atensi Wamen Terkait Dugaan Paspor Ganda Jakarta-- Tim kuasa hukum LS,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal NU  Bogor Raya Law Firm, dan. Selaku Juru Bicara, Endang Supriyatna, S.H., mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan memberikan surat sebagai bentuk apresiasi atas respons KPK terdahulu, sekaligus mendesak penanganan serius terkait dugaan pelanggaran dokumen keimigrasian anak di bawah umur yang melibatkan atensi pejabat tinggi. ​Langkah penyampaian laporan ini dilakukan setelah keluhan masyarakat yang disampaikan tim hukum melalui konferensi pers sekitar dua minggu lalu didengar oleh KPK. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, tim hukum menilai arah penanganan yang sempat disampaikan KPK masih perlu diperluas agar menyentuh keadilan sebagai warga negara sehingga segera diambil tindakan.  "Tetapi dalam hal ini KPK ...

Jakarta -- Upaya awak media untuk melakukan konfirmasi atas dugaan pemalsuan paspor anak berinisial GI di kantor DDTC kembali menghadapi jalan buntu untuk kedua kalinya. Pihak keamanan kantor yang mengaku sebagai "penyambung lidah" manajemen justru menunjukkan sikap defensif, mulai dari mempertanyakan surat tugas jurnalis hingga meminta awak media tidak kembali lagi ke kantor dan mengalihkan urusan ke kediaman pribadi Danny Septriadi. ​Sikap membatasi ruang gerak jurnalis ini dinilai semakin memperkuat indikasi adanya kekhawatiran untuk mengklarifikasi duduk perkara hukum yang sebenarnya, sekaligus menyiratkan iktikad kurang baik dalam memenuhi transparansi publik. Kronologi Saat Pihak Keamanan Jadi 'Benteng', Pertanyakan Surat Tugas dan Alihkan ke Rumah. Saat sejumlah jurnalis tiba di area luar kantor, mereka langsung dihadang oleh pihak keamanan DDTC. Alih-alih memfasilitasi kebutuhan konfirmasi, petugas keamanan justru mencecar wartawan dengan mempertanyakan surat ...

    Keterangan Foto : Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si Rektor Universitas Jakarta Internasional. Jakarta, 6 Juni 2026. Perguruan Tinggi Swasta yang notabene ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan mahasiswa  yang sangat signifikan, bahkan banyak perguruan tinggi swasta yang sudah tutup.Hal ini tak luput dari akibat kebijakan pemerintah yang memberikan keluasaan bagi PTN membuka penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai jalur alternatif dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan PTS tidak mampu bersaing. Menurut Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si Rektor Universitas Jakarta Internasional, membenarkan bahwa kondisi serta tantangan penerimahasiswa baru di tiga tahun terakhir ini, trend penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah masih beririsan dan panjangnya jadwal penerimaan mahasiswa baru PTN, teruta...